perekonomiaan indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.

Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini.

Setelah masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

1.1  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas kami kelompok 1 akan membahas masalah “Sejarah Perekonomian Indonesia Di Masa Kolonial / Sebelum Kemerdekaan ?”

1.2  Tujuan Pembahasan

Tujuan kelompok kami membahas materi Sejarah Perekonomian Indonesia Di Masa Kolonial / Sebelum Kemerdekaan ini antara lain :

·        Sebagai wadah dalam menambah pengetahuan tentang perkembangan sejarah perekonomian Indonesia pada masa kolonial.

·        Untuk mengetahui seluk beluk sejarah perekonomian Indonesia pada masa kolonial.

BAB II

PEMBAHASAN

Berbeda dengan sejarah politik dan sosial Indonesia, maka sejarah perekonomian Indonesia sampai beberapa waktu yang lalu belum banyak dipelajari oleh para sejarawan dan ekonom Indonesia ataupun asing. Keadaan ini berbeda sekali dengan keadaan di Asia Selatan dimana banyak penelitian tentang dampak kekuasaan kolonial atas perekononomian.

Berbagai kajian mutakhir tentang sejarah perekonomian Indonesia selama zaman kolonial disajikan dalam konperensi pertama yang secara khusus membahas sejarah perekonomian Indonesia. Kebangkitan studi sejarah Perekonomian Indonesia selama dasawarsa terakhir ini dimungkinkan oleh beberapa perkembangan yang menguntungkan. Pertama sejak pertengahan dasawarsa 1960-an banayk bahan arsip di negeri Belanda dan Indonesia tentang administrasi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama abad ke-19 dan ke-20 telah dibuka untuk umum. Pengkajian yang lebih mendalam ini telah menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat menumbangkan berbagai pandangan mapan tentang masa lampau, seperti misalnya kayakinan yang umumnya terdapat pada para sejarawan bahwa akibat Sistem Tanam Paksa, para petani di Jawa telah menjadi lebih miskin.

Perkembangan kedua yang juga amat mendorong kebangkitan studi sejarah perekonomian Indonesia adalah usaha kompilasi dan seleksi sejumlah data statistik yang amat besar tentang sejarah perekonomian Indonesia selama kurun waktu 1816-1940 yang sejak awal dasawarsa 1970-an dilakukan oleh sekelompok kecil ekonom Belanda dibawah pimpinan almarhum P. Creutsberg, seorang pensiunan dari biro pusat Statistik, Jakarta. Maka beberapa ekonom di Australia dan di negeri Belanda yang semula menaruh perhatian dan perkembangan Indonesia masa kini, mulai mengalihkan perhatian mereka pada sejarah ekonomi Indonesia selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam rangka usaha mereka untuk mnemahami dengan lebih baik perkembangan ekonomi indonesia masa kini.

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini.

Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa penjajahan/ kolonial menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).

Ø  Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi:

a)      Hak mencetak uang

b)      Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai

c)      Hak menyatakan perang dan damai

d)     Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri

e)      Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negeri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton,  melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton. Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengekspor perak ke Hindia Belanda untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan,ekspor perak itu tetap perlu dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.

Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

a.       Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.

b.      Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

c.       Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.

d.      Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

            Maka, VOC diambil-alih (digantikan) oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental stelstel oleh Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC yang kini terhambat oleh blokade Inggris di Eropa. Sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.

Ø  Pendudukan Inggris (1811-1816)

            Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain :

a.       Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan).

b.      Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi.

c.       The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.

            Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

a.       Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

b.      Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

c.       Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

Ø  Cultuurstelstel
            Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor).

            Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram--yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan--dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).

            Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

            Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

Ø  Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)

            Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

a.       Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b.      Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c.       Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

            Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

Ø  Pendudukan Jepang (1942-1945)

            Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

            Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).

            menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa penjajahan kolonial menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu) :

Ø  Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) (belanda )

Ø  imperialisme modern ( inggris )

Ø  Cultuurstelstel  (belanda )

Ø  Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) (belanda )

Ø  kebijakan pemerasan sumber daya ekonomi (jepang)

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku modul mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Creutzberg, Pieter, dan JTM Van Laanen. 1987. Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia.

Yayasan Obor Indonesia : Jakarta

Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan.1996. Sejarah Perekonomian Indonesia.

Departemen pendidikan dan kebudayaan RI : Jakarta

Mustopo, M.Habib, dkk. 2005. Sejarah 3. Yudhistira:Jakarta

makalah ukm dan koperasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Target jumlah koperasi bermutu di inndonesia akan mencapai 70 ribu koperasi selama 5 tahun. Tahun pencapaian target koperasi klasifikasi A diperkirakan akan tercapai tahun 2010. Hasil penilaian koperasi tahun 2004, bulan Agustus (Rasyad, Wijaya Sipahutar, 2005), klasifikasi A sekitar 2.351 unit koperasi. Kesenjangan antara tujuan dan hasil menurut Baswir (dalam PIP, 2005) tidak perlu karena koperasi berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anggota tiap koperasi yang berbeda-beda. Koperasi adalah kumpulan orang bukan modal sehingga perlu memperhatikan individu yang bergabung dalam koperasi. Individu dalam koperasi penting karena prinsip tiap anggota mempunyai suara dalam pengambilan keputusan koperasi.

Jumlah koperasi yang aktif tiap daerah dengan jumlah koperasi yang tercatat memperlihatkan adanya kesenjangan. Koperasi aktif menunjukkan anggota koperasi aktif dalam melakukan kegiatan dalam koperasi. Koperasi yang tidak aktif menunjukan anggota sudah tidak lagi aktif. Individu aktif sebenarnya menunjukkan adanya interaksi antar individu yang terwujud sebagai kelompok.

Bidang koperasi di Indonesia sangat beragam, salah satu bidang yaitu perdagangan uang adalah koperasi impan pinjam. Praktek koperasi simpan pinjam hampir sama dengan Bank tetapi dengan tetap memegang prinsip perkoperasian yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan sebenarnya menunjukkan individu yang bergabung dalam kelompok. Individu meminjam uang dari koperasi berarti meminjam uang kelompok.

Individu yang bergabung dalam koperasi akan melakukan interaksi dengan anggota koperasi lain. Individu saling berinteraksi sehingga muncullah kelompok. Kelompok yang solid dengan tujuan, norma, prilaku tertentu akan mendukung pencapaian tujuan koperasi. Sebaliknya kelompok yang tidak solid dengan adanya individu yang tidak mendukung tercapainya tujuan kelompok yang tercantum dalam aturan koperasi. Dan individu yang berprilaku tidak sesuai dengan tujuan koperasi akan di pecat menurut Buttutasik (dalam PIP, 2005). Dengan demikian kelompok yang kohesiv tetap dapat mencapai tujuan kinerja yang baik (Nieva, Fleishman dan Rieck dalam Robbins, 2003).

Salah satu aspek terjadinya kohesivitas adalah lamanya interaksi antara anggota koperasi. Periode waktu kelompok di koperasi akan membawa tahap kohesivitas kelompok.  Kohesivitas yang produktif akan dipengaruhi olleh lamanya interaksi antar individu baik karena lamanya tetapi juga intensitas interaksi antar individu.

Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya.

Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi.Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi.

Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “regulatory” dan “development” secara sekaligus (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu: 

1.      Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa,KUD;

2.      Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan

3.      Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalu ada tidak diberikan tempat semestinya.

Dalam usaha pemulihan krisis ekonomi Indonesia dewasa ini, sesungguhnya koperasi mendapatkan peluang (opportunity) untuk tampil lebih eksis. Krisis nilai tukar dan kemudian membawa krisis hutang luar negeri, telah membuka mata semua pemerhati ekonomi bahwa fundamental ekonomi yang semula diyakini kesahihannya, ternyata hancur lebur. Karena masih kurangnya pemahaman tentang perkoperasian dan gerakan koperasi di Indonesia. Maka disini kami akan membahas makalah ini dengan membahas masalah isu-isu perkoperasian di Indonesia.

1.2     Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat di tarik adalah :

1.      Bagaimana korupsi dapat terjadi dalam koperasi?

2.      Apa solusi atas masalah korupsi dalam koperasi?

1.3     Tujuan Dan Manfaat

          1.3.1 Tujuan

                        Tujuan dari makalah ini adalah :

1.      Untuk mengetahui masalah korupsi yang terdapat dalam koperasi.

2.      Untuk mengetahui solusi atas masalah korupsi dalam koperasi.

          1.3.2 Manfaat

                        Manfaat dari makalah ini antara lain :

1.      Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai kasus korupsi dalam koperasi dan cara mengatasi permasalahan tersebut.

2.      Sebagai informasi yang berguna bagi instansi terkait dalam pengelolaan koperasi.

3.      Sebagai informasi awal bagi para pelaku atau anggota koperasi yang akan bergabung dalam koperasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1         Pengertian Koperasi

Secara harfiah koperasi yang berasal dari bahasa Inggris Coperation yang terdiri dari dua suku kata yaitu “co” yang berarti bersama dan “operation” yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.

Pengertian pokok tentang koperasi :

1.      Merupakan perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

2.      Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.

3.      Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil.

4.      Pengawasan dilakukan oleh anggota.

5.      Mempunyai sifat saling tolong menolong.

6.      Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.

2.2         Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu system ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintahan internasional ) adalah :

1.      Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

2.      Pengelolaan yang demokratis

3.      Partisipasi anggota dalam ekonomi

4.      Kebebasan dan otonomi

5.      pengembangan pendidikan, pelatihan dan ekonomi

2.3         Bentuk Dan Jenis Koperasi

Jenis koperasi menurut fungsinya antara lain :

1.      Koperasi konsumsi, adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

2.      Koperasi penjualan / pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ditangan konsumen. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

3.      Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

4.      Koperasi jasa adalah koperasi yang menyenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya : simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

2.4         Manfaat Koperasi

     Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi dibidang ekonomi dan manfaat koperasi dibedang social.

1.      Manfaat koperasi di bidang ekonomi, antara lain :

a.       Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktifitasnya.

b.      Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan oleh toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.

c.       Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.

d.      Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.

e.       Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.

2.      Manfaat koperasi dibidang social, antara lain :

a.       Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram.

b.      Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi diatas rasa kekeluargaan.

c.      Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

2.5         Landasan Hukum Koperasi

     UUD 1945 pasal 332.UU No.12 tahun 19673.Instruksi Presiden RI no.2 tahun 19784.TAP MPR no.II 1983. Kemudian, melalui perjuangan yang cukup panjang pada tahun 1927 keluar  peraturan tentang “Perkumpulan Koperasi Bumi Putera” No. 91 tahun 1927.Melalui peraturan tersebut maka izin mendirikan koperasi di perlonggar. Kongres koperasi 1 diselenggarakan atas dorongan Bung Hatta pada tanggal 12 Juli 1947di tasikmalaya.

Keputusan penting dalam kongres 1 antara lain:

1.      Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) yang berkedudukan diTasikmalaya.

2.      Mengajukan berdirinya “Koperasi Desa” dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan.

3.      Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.Pada bulan Juli 1953 diadakan kongres koperasi ke II di Bandung keputusan pentingdalam kongres tersebut adalah :

a         Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. b.SOKRI di ubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia.Pada bulan September 1956 diadakan Kongres Koperasi ke III di Jakarta keputusan penting yang dihasilkan dalam kongres tersebut antara lain:a.Penyempurnaan Organisasi Gerakan Koeprasi.

b        Menghimpun bahan untuk undang-undang perkoperasian.Undang-undang perkoperasian yang pakai hingga saat ini adalah UU Perkoperasian No.25 tahun 1992.

2.6         Kasus Korupsi dalam Koperasi

Dengan segala prinsip dan manfaatnya koperasi merupakan organisasi yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Namun prinsip ini terkadang dicemari oleh tindakan penggelapan uang nasabah oleh pengurus koperasi. Selama ini ditemukan beberapa kasus dugaan korupsi dalam koperasi. Beberapa contoh kasus tersebut adalah :

1.      Kasus Koperasi Karangasem Membangun

Polisi memblokir uang koperasi senilai Rp. 300 miliar. Kepolisian mensinyalir koperasi tersebut melakukan bisnis penggandaan uang (Senin, 23 februari 2009, 15:57 WIB). Kepolisian telah memblokir dana nasabah Koperasi Karangasem Membangun senilai Rp 300 miliar di Bali. Kepolisian mensinyalir koperasi tersebut melakukan bisnis penggelapan uang mirip multilevel marketing dengan system piramida. Modusnya, nasabah menyimpan uang di Karangasem Membangun yang berlokasi di Jl. Ahmamd Yani 459, Amlapura Karangasem. Jumlah nasabah diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka mendapatkan hadiah berupa mobil, sepeda motor, TV, dan lainnya. Dengan pemblokiran dana tersebut, uang nasabah yang sudah masuk Rp 1 triliun, maka sepertiga dana sudah bisa diamankan dan dikembalikan. Sejauh ini, kepolisian telah menahan dua tersangka dari pengurus koperasi.

2.      Kasus Koperasi NPI

Ditemukan 47.926 rekening nasabah. Macetnya dana masyarakat yang dihimpun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nuansa Pelang Indonesia (NPI) Banjarnegara, mendapat perhatian Polres Banjarnegara. Untuk mengusut itu, polres membentuk tim khusus dan tim menemukan 47.926 rekening milik nasabah. Rekening tersebut meliputi deposito investasi berjangka, tabungan menjelang hari raya dan tabungan harian sigap.Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap ketua koperasi NPI Ahmad Hidayatilloh, koperasi tersebut menghimpun dana masyarakat senilai 20,469 miliar lebih. Diperoleh informasi, jumlah dana tersebut diperoleh penyidik dari hardisk computer yang disita sebagai barang bukti. Sedangkan data jumlah kredit yang disalurkan hingga kini masih dicari oleh penyidik.

Kemungkinan jumlah tersangka masih bisa bertambah. Kelima kepala kantor unit koperasi tersebut, masing-masing unit Banjarnegara, Purworejo klampok, Sigaluh, Banjarmangu, dan Rakit. Untuk mengungkap kasus ini kepolisian embentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa unit. Selain itu, pihak kepolisian juga mendatangkan beberapa pakar untuk dimintai keterangannya. Orang-orang  yang akan dijadikan saksi ahli berasal dari Bank Indonesia (BI), pakar ekonomi Unsoed dan Dinas Perkoperasian. Para anggota koperasi Simpan Pinjam NPI Banjarnegara resah akibat tak dapat menarik kembali uang milik mereka. Ketua KSP NPI Ahmad Hidayatulloh di tahan dengan tuduhan melanggar Undang-undang Perbankan dan melakukan penipuan. Penyidikpolres menjerat tersangka dengan beberapa pasal UU No. 07 Tahun 1992 juncto UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto pasal 372 juncto pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Awal beroperasinya NPI hanya melakukan simpan pinjam khusus untuk kalangan anggota. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, koperasi NPI juga berpraktik layaknya Bank, yaitu menghimpun dana masyarakat dengan produk diposito, tabungan, dan kredit umum dengan tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan Bank umum. Bunga tabungan mencapai 3 persen / bulan, sedangkan bunga pinjaman 3 persen / bulan. Mulai pertengahan 2006 terjadikredit macet lebih dari Rp 5 miliar. Seajk itulah nasabah mulai kesulitan mengambil uangnya.

3.      International Years Cooperative (IYC) 2012 Ajak Dunia Entaskan Kemiskinan dan Pengangguran

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Syarifuddin Hasan mengajak seluruh negara di dunia untuk terus menggerakkan pemberdayaan koperasi di negara masing-masing, Karena secara rill, koperasi terbukti mengurangi jumlah pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para anggotanya.

Hal diungkap Menkop saat menjadi pembicara pertama di diskusi panel bertajuk Cooperative on the Ground menyampaikan Report from National Committee, di acara clossing ceremony IYC 2012 di markas PBB New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui , 2012 telah ditetapkan PBB sebagai Tahun Internasional Koperasi atau International Years Cooperatif (IYC), karenanya seluruh negara yang memiliki perwakilan di PBB diwajibkan hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menkop menyampaikan strategi pembangunan dan kondisi ekonomi nasional juga memberikan pengaruh terhadap upaya pemberdayaan koperasi. Pemerintah Indonesia mengakui koperasi dan UKM sebagai pelaku usaha yang memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan.

Menkop juga menegaskan, pencanangan IYC 2012 oleh PBB telah memberi dampak bagi pertumbuhan koperasi simpan pinjam ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan cukup bagus, saat ini terdapat 192.443 unit koperasi, di mana 7.831 di antaranya adalah koperasi simpan pinjam. Jumlah angota koperasinya telah mencapai lebih dari 33,6 juta orang. "Mereka kaget melihat perkembangan koperasi kita," ungkap Menkop UKM.

Menkop UKM pun memaparkan 10 aktivitas penting dan strategis sehingga Indonesia dipercaya sebagai salah satu pembicara untuk sharing tentang keberhasilan gerakan Koperasi terkait Tahun Internasional Koperasi 2012. Pertama, meluncurkan program Gerakan Masyarakat Koperasi (Gemaskop).Kedua, peluncuran logo gerakan koperasi yang baru, Sehingga ada spirit baru yang diharapkan bisa merubah paradigma koperasi. Lalu, ketiga, pelaksanaan revitalisasi koperasi. Keempat, penyelenggaraan konferensi internasional tentang Micro Finance di Yogyakarta. Kelima, kami terangkan Cooperative Entrepreneur. Jadi, entrepreneur tak hanya di bisnis, tapi juga di koperasi," papar Menkop. Keenam, memfokuskan gerakan koperasi kepada generasi muda dan mahasiswa sehingga semangat gerakan koperasi lebih meningkat kesadarannya. Ketujuh, program pendampingan koperasi secara konsisten dari hulu hingga hilir. Kedelapan, kerjasama secara sinergi dengan sejumlah Kementerian untuk menggiatkan ekonomi rakyat melalui koperasi.Kesembilan, menggelar sejumlah training atau pelatihan bagi koperasi pemuda. Dan ke-,10, menerbitkan revisi terhadap UU Koperasi No 25/1992 menjadi UU No 17/2012 tentang Perkoperasian.

4.      Menteri Syarief Hasan Mau Berantas Praktik Rentenir

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengaku siap membentuk semacam lembaga penjamin simpanan di bidang koperasi. Kebijakan ini menyusul maraknya kasus penipuan di lembaga keuangan non bank seperti koperasi.

"Keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi itu bertujuan memberi perlindungan bagi nasabah koperasi. Dan Undang-Undang (UU) Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 yang baru saja disahkan, sebenarnya merupakan pemberian amanat inisiatif dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi," ujar Menkop dan UKM Syariefuddin Hasan di Jakarta.

Ia melanjutkan, bentuk perlindungan yang diatur dalam UU No 17/2012 adalah adanya lembaga penjamin simpanan yang akan menjamin uang anggota koperasi simpan pinjam. Karena itu, orang yang tidak tergabung dalam koperasi kini tak boleh menjadi peminjam.

"Selain itu, banyaknya praktik rentenir di koperasi juga akan diminimalisasi oleh peraturan pemerintah itu. Koperasi yang sehat juga harus melakukan rapat anggota tahunan (RAT) secara rutin. Hasilnya akan diaudit oleh akuntan publik," ujar Syarief.

Dia menjelaskan, UU baru itu akan memperbolehkan investor masuk menanamkan modalnya, lnvestor dapat menjadi sumber pembiayaan yang efektif bagi koperasi karena tidak mengenal dana hibah dan modal penyertaan. Seluruh kegiatan koperasi itu akan diawasi oleh Lembaga Pengawas Koperasi (LPK).

Untuk diketahui, saat ini hanya 25 persen dari total 192 ribu koperasi di Indonesia yang aktif melakukan kegiatan. Menurutnya, sejak UU baru tentang koperasi resmi ditandatangani Presiden, koperasi tak lagi menjadi anak tiri dan diharapkan membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan koperasi.

"Latar belakang aturan itu adalah untuk membuka akses yang lebih besar serta memperkuat sumber dana keuangan koperasi, sehingga koperasi lebih mandiri dan kuat proteksinya," jelas menteri dari Partai Demokrat itu.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heryanto ikut berkomentar. "Dulu sebelum masuk undang-undang, lembaga penjamin simpanan anggota koperasi masih disebut wacana. Sekarang kan sudah ada aturan yang jelas, nah nanti kan pembentukannya melalui peraturan pemerintah, kita lagi susun itu dulu," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ditanya kapan lembaga ini akan direalisasikan, Setyo malah meminta anggota koperasi bersabar. Alasannya, perlu proses cukup panjang untuk merealisasikan hal tersebut. Sebab, saat ini yang dilakukan Kementerian baru sebatas sosialisasi.

Namun Setyo menambahkan, untuk menjadi peserta penjaminan tidak otomatis. Salah satu syaratnya, sistem di koperasi harus dibenahi dan koperasi harus mesti mulai menerapkan manajemen risiko supaya tingkat risikonya itu predictable.

"Masih ada proses yang cukup panjang, maksimal tahun 2014. Yang pasti ini sudah jadi fokus pemerintah, bahwa ada amanat membentuk lembaga penjamin simpanan khusus koperasi simpan pinjam. Artinya, masyarakat tidak perlu lagi khawatir, sebab ke depan ada jaminan untuk mereka (anggota koperasi)," jelas Setyo

5.      Satgas Pegawas Koperasi Dibentuk

Kementerian Koperasi dan UKM mengukuhkan tim satuan tugas pengawas koperasi guna menutup sisi lemah pengawasan sebelum lembaga tersebut dibentuk. Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan Satgas akan mengawasi operasional seluruh koperasi simpan pinjam (KSP) di seluruh Indonesia. Namun, pada pekan ini pengukuhan Satgas Lembaga Pengawasan Koperasi (LPK-KSP) baru untuk 10 provinsi. Tim Satgas ini merupakan cikal bakal LPK-KSP dan sementara ini bekerja pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mereka sudah dibekali pemahaman tentang pengawasan melalui bimbingan teknis. Setiap tim terdiri dari lima personel," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/11).

Dia memperkirakan pengoperasian Satgas kemungkinan hingga 2 tahun ke depan, sebelum pemerintah secara resmi mendirikan LPK-KSP. Meski masih berstatus Satgas, dia berharap bisa bekerja optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Satgas tersebut diharapkan mampu menekan penyalahgunaan wewenang atau kinerja koperasi simpan pinjam yang secara umum belum mematuhi ketentuan. "Setelah pengukuhan Tim Satgas LPK-KSP untuk 10 provinsi diresmikan, selan-jutnya akan menyusul pengukuhan tim sama ke provinsi lain sehingga akhirnya bisa mencapai seluruh provinsi Indonesia," ujar Meliadi.

Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Rosdiana Victoria Sipayung menjelaskan kehadiran lembaga pengawasan tersebut menjadi vital untuk meningkalkan kinerja KSP secara riil. "Pengawasan KSP selama ini kurang optimal, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan. Misalnya tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu," tuturnya.

Melalui Undang-Undang Perkoperasian terbaru menggantikan Undang-Undang Koperasi No.25/1992, izin pendirian KSP harus mendapat izin dari menteri Koperasi dan UKM. Jika pendiriannya melanggar peraturan, akan diberi tindakan tegas. "Langkah pertama yang dilakukan adalah menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin. Jika ditemukan ada tindakan pindana, maka akan diselesaikan secara hukum. Tindakan seperti ini yang kerap tidak dijatuhkan kepada KSP meski melakukan pelanggaran operasional." Ujarnya.

2.7         Solusi Permasalahan yang ditawarkan dalam Koperasi

Permasalahan korupsi yang terjadi dikoperasi kebanyakan disebabkan oleh tindakan kepengurusan yang kurang professional, serta kurannya keterbukaan dan kerja sama antar anggota yang terdapat dalam koperasi. Untuk mengatasi permasalhan tersebut maka diperlukan penindakan yang tegas terhadap kepengurusan koperasi dengan cara mengadakan pengawasan secara berkalaterhadap pengurus dan anggota koperasi. Selain itu diperlukan juga kepengurusan yang professional. Kepungurusan professional adalah pengurus yang memiliki keahlian yang nyata serta jiwa yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab.

Meninjau dari permasalahan yang terjadi maka solusi yang tepat dalam menangani kasus ini yaitu :

1.      Membentuk badan pengawas yang mengawasi segala aktifitas dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kepengurusan dan anggota.

2.      Menyeleksi setiap anggota dan pengurus yang akan bergabung dalam koperasi.

3.      Memberikan pelatihan secara moral  dan nyata tentang profesionalitas pengurus koperasi.

4.      Memberi dan selalu menerapkan akan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan dalam suatu koperasi.

aktivitas penting dan strategis sehingga Indonesia dipercaya sebagai salah satu pembicara untuk sharing tentang keberhasilan gerakan Koperasi terkait Tahun Internasional Koperasi 2012. Pertama, meluncurkan program Gerakan Masyarakat Koperasi (Gemaskop).Kedua, peluncuran logo gerakan koperasi yang baru, Sehingga ada spirit baru yang diharapkan bisa merubah paradigma koperasi. Lalu, ketiga, pelaksanaan revitalisasi koperasi. Keempat, penyelenggaraan konferensi internasional tentang Micro Finance di Yogyakarta. Kelima, kami terangkan Cooperative Entrepreneur. Jadi, entrepreneur tak hanya di bisnis, tapi juga di koperasi," papar Menkop. Keenam, memfokuskan gerakan koperasi kepada generasi muda dan mahasiswa sehingga semangat gerakan koperasi lebih meningkat kesadarannya. Ketujuh, program pendampingan koperasi secara konsisten dari hulu hingga hilir. Kedelapan, kerjasama secara sinergi dengan sejumlah Kementerian untuk menggiatkan ekonomi rakyat melalui koperasi.Kesembilan, menggelar sejumlah training atau pelatihan bagi koperasi pemuda. Dan ke-,10, menerbitkan revisi terhadap UU Koperasi No 25/1992 menjadi UU No 17/2012 tentang Perkoperasian.

Keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi itu bertujuan memberi perlindungan bagi nasabah koperasi. Dan Undang-Undang (UU) Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 yang baru saja disahkan, sebenarnya merupakan pemberian amanat inisiatif dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi Selain itu, banyaknya praktik rentenir di koperasi juga akan diminimalisasi oleh peraturan pemerintah itu. Koperasi yang sehat juga harus melakukan rapat anggota tahunan (RAT) secara rutin. Hasilnya akan diaudit oleh akuntan publik

UU baru itu akan memperbolehkan investor masuk menanamkan modalnya, lnvestor dapat menjadi sumber pembiayaan yang efektif bagi koperasi karena tidak mengenal dana hibah dan modal penyertaan. Seluruh kegiatan koperasi itu akan diawasi oleh Lembaga Pengawas Koperasi (LPK).

Untuk diketahui, saat ini hanya 25 persen dari total 192 ribu koperasi di Indonesia yang aktif melakukan kegiatan pengukuhan Tim Satgas LPK-KSP untuk 10 provinsi diresmikan, akan menyusul pengukuhan tim sama ke provinsi lain sehingga akhirnya bisa mencapai seluruh provinsi Indonesia,

BAB III

PENUTUP

3.1         Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah :

v  Koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.

v  Koperasi yang menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

v  Prinsip koperasi adalah suatu system ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.

v  Selama ini ditemukan beberapa kasus dugaan korupsi dalam koperasi, yaitu kasus yang terjadi dalam Koperasi Karangasem Membangun dan Kasus Koperasi NPI.

v  Permasalahan korupsi yang terjadi dikoperasi kebanyakan yang terjadi karena tindakan kepengurusan yang kurang professional.

v  Kepungurusan professional adalah pengurus yang memiliki keahlian yang nyata serta jiwa yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab.

v  Adanya dorongan dari pemerintah baik dari setiap lini bagian yang vital dalam perkoperasian yang ada di Indonesia ini.

3.2         Saran

Melihat hubungan antara kondisi koperasi dengan permasalahan korupsi yang ada didlamnya, maka saran solusinya adalah perlu adanya pengawasan terhadap berbagai akktivitas pengurus dan anggota. Serta diperlukan pendidikan peofesionalitas dalam kepengurusan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

DRS.Subandi,M.M.2011.Ekonomi Koperasi.Bandung: Alfabeta, CV.

Indrawan Rully. 2004.Ekonomi Koperasi.Bandung.Lemlit Unpas.

Media bisnis Indonesia, senin 26 november 2012

Suara Rakyat, 19 november 2012

Media bisnis Indonesia, selasa 08 november 2012